Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengatakan penyelesaian program 100 di Kementerian Pekerjaan Umum menjadi modal awal yang baik bagi Kementerian ini untuk mencapai target program pembangunan tahun 2014. Demikian disampaikannya dalam Jumpa Pers di Ruang Sapta Taruna, Gedung Pekerjaan Umum yang juga dihadiri oleh pejabat di lingkungan Kementerian PU, Jakarta (21/1).
Progres pencapaian program 100 hari Kementerian PU, tambah Wakil Menteri PU Hermanto Dardak diatas 95 persen dan diharapan pada hari ke-100, sudah mencapai 100 persen. “Program diarahkan untuk mengatasi sumbatan (debottlenecking) baik pembenahan aturan seperti aturan pengadaan tanah maupun debottlenecking fisik seperti peningkatan kapasitas jalan sepanjang 695 Km yang telah diselesaikan” kata Hermanto Dardak.
Kementerian Pekerjaan Umum menjalankan 6 program baik fisik dan non fisik di bidang Pekerjaan Umum dalam rangka program 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu II. Keenam program tersebut adalah :
Program pertama, peningkatan kesehatan lingkungan berupa pembangunan sarana air minum di 1.379 lokasi bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan dana sebesar Rp762 miliar. Mayoritas pembangunannya dilakukan sendiri oleh kelompok masyarakat sementara sisanya menggunakan jasa kontraktor. Selain itu juga dilakukan pembangunan sanitasi berbasis masyarakat di 61 lokasi dengan dana di tiap lokasi sebesar Rp 300 juta
Program kedua yang telah diselesaikan Kementerian PU dalam 100 hari adalah Penyelesaian audit teknis untuk pengembalian dan pemastian fungsi embung, waduk, bendung dan bendungan, serta jaringan irigasi secara holistik dan terintegrasi. Dari hasil audit terhadap 109 bendungan didapatkan hasil 52 bendungan dalam keadaan baik, rusak ringan 24, rusak sedang 30 dan rusak berat 3 buah bendungan.
Tiga waduk yang rusak berat adalah waduk Tempuran, Cipancuh dan Telogo Pasir, yang berada di Pulau Jawa. Waduk tersebut akan segera dilakukan percepatan perbaikan konstruksi, penghijauan, dan peningkatan SDM petugas operasi dan pemeliharaan.
Program ketiga adalah membentuk tim penyiapan prasarana penghubung Jawa-Sumatera yang bertugas melakukan studi kelayakan. Keppres pembentukan tim ini telah ditandatangani Presiden dimana Menko Perekonomian menjabat sebagai Ketua tim, Menkopolhukan menjadi Wakil Ketua dan Menteri PU sebagai Ketua Pelaksana Harian.
Program keempat yakni peningkatan kapasitas jalan lintas di Sumatera dan Sulawesi sepanjang 695 km dengan biaya sebesar Rp 2,8 triliun. Menurut Wakil Menteri PU yang juga menjabat Dirjen Bina Marga Hermanto Dardak, bisa mendorong pemenuhan target Kementerian PU 5 tahun kedepan untuk meningkatkan pembangunan jalan prioritas sepanjang 19.370 KM di lintas Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan, Sulawesi dan Papua.
Program kelima yakni penyelesaian struktur penampang basah prasarana pengendalian banjir, banjir kanal timur (BKT) Jakarta sehingga dapat mengalirkan air. Saat ini BKT sudah bisa berfungsi meski belum sepenuhnya selesai karena ada permasalahan tanah di 4 lokasi. Masalah tanah ini membuat lebar saluran belum mencapai lebar desain, namun ditegaskan Hermanto Dardak, saluran yang ada tetap dapat menampung aliran air sungai yang masuk.
Program keenam, program 100 hari yang sudah diselesaikan adalah sosialisasi dan bantuan PNPM mandiri dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi rumah di Sumatera Barat dan Jawa Barat.
Disamping menjalankan 6 program yang langsung dibawah tanggung jawabnya, Kementerian PU juga memberikan dukungan terhadap program yang melibatkan instansi lain seperti peningkatan hunian Rusunawa yang sudah dibangun namun belum dihuni, ditargetkan 80 persen sudah bisa dihuni.
Progres pencapaian program 100 hari Kementerian PU, tambah Wakil Menteri PU Hermanto Dardak diatas 95 persen dan diharapan pada hari ke-100, sudah mencapai 100 persen. “Program diarahkan untuk mengatasi sumbatan (debottlenecking) baik pembenahan aturan seperti aturan pengadaan tanah maupun debottlenecking fisik seperti peningkatan kapasitas jalan sepanjang 695 Km yang telah diselesaikan” kata Hermanto Dardak.
Kementerian Pekerjaan Umum menjalankan 6 program baik fisik dan non fisik di bidang Pekerjaan Umum dalam rangka program 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu II. Keenam program tersebut adalah :
Program pertama, peningkatan kesehatan lingkungan berupa pembangunan sarana air minum di 1.379 lokasi bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan dana sebesar Rp762 miliar. Mayoritas pembangunannya dilakukan sendiri oleh kelompok masyarakat sementara sisanya menggunakan jasa kontraktor. Selain itu juga dilakukan pembangunan sanitasi berbasis masyarakat di 61 lokasi dengan dana di tiap lokasi sebesar Rp 300 juta
Program kedua yang telah diselesaikan Kementerian PU dalam 100 hari adalah Penyelesaian audit teknis untuk pengembalian dan pemastian fungsi embung, waduk, bendung dan bendungan, serta jaringan irigasi secara holistik dan terintegrasi. Dari hasil audit terhadap 109 bendungan didapatkan hasil 52 bendungan dalam keadaan baik, rusak ringan 24, rusak sedang 30 dan rusak berat 3 buah bendungan.
Tiga waduk yang rusak berat adalah waduk Tempuran, Cipancuh dan Telogo Pasir, yang berada di Pulau Jawa. Waduk tersebut akan segera dilakukan percepatan perbaikan konstruksi, penghijauan, dan peningkatan SDM petugas operasi dan pemeliharaan.
Program ketiga adalah membentuk tim penyiapan prasarana penghubung Jawa-Sumatera yang bertugas melakukan studi kelayakan. Keppres pembentukan tim ini telah ditandatangani Presiden dimana Menko Perekonomian menjabat sebagai Ketua tim, Menkopolhukan menjadi Wakil Ketua dan Menteri PU sebagai Ketua Pelaksana Harian.
Program keempat yakni peningkatan kapasitas jalan lintas di Sumatera dan Sulawesi sepanjang 695 km dengan biaya sebesar Rp 2,8 triliun. Menurut Wakil Menteri PU yang juga menjabat Dirjen Bina Marga Hermanto Dardak, bisa mendorong pemenuhan target Kementerian PU 5 tahun kedepan untuk meningkatkan pembangunan jalan prioritas sepanjang 19.370 KM di lintas Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan, Sulawesi dan Papua.
Program kelima yakni penyelesaian struktur penampang basah prasarana pengendalian banjir, banjir kanal timur (BKT) Jakarta sehingga dapat mengalirkan air. Saat ini BKT sudah bisa berfungsi meski belum sepenuhnya selesai karena ada permasalahan tanah di 4 lokasi. Masalah tanah ini membuat lebar saluran belum mencapai lebar desain, namun ditegaskan Hermanto Dardak, saluran yang ada tetap dapat menampung aliran air sungai yang masuk.
Program keenam, program 100 hari yang sudah diselesaikan adalah sosialisasi dan bantuan PNPM mandiri dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi rumah di Sumatera Barat dan Jawa Barat.
Disamping menjalankan 6 program yang langsung dibawah tanggung jawabnya, Kementerian PU juga memberikan dukungan terhadap program yang melibatkan instansi lain seperti peningkatan hunian Rusunawa yang sudah dibangun namun belum dihuni, ditargetkan 80 persen sudah bisa dihuni.
No comments:
Post a Comment